Setelah Memaki Pengritik, Prabowo Minta Para Menteri Perbaiki Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang jelek itu dimulai dari Prabowo dengan perkataan "ndasmu", lalu ramai-ramai diikuti pembantunya termasuk Hasan Nasbi.

Oleh Mpu Jaya Prema

Hari Sabtu 29 Maret ini umat Hindu merayakan hari raya Nyepi. Hari ini pula, setelah magrib, umat Islam mendapatkan keputusan pemerintah kapan jatuhnya Idul Fitri, Ahad esok harinya atau Senin lusa. Kapan pun lebaran itu dirayakan tak akan mengurangi maknanya. Merayakan kemenangan.

Umat Islam merayakan kemenangan setelah sebulan penuh di bulan Ramadan melakukan puasa. Mengendalikan nafsu dan kembali suci alias fitri di saat merayakan lebaran.  Umat Hindu juga sama, mengendalikan segala nafsu yang kurang baik dengan berpantang berat di hari Nyepi agar esok harinya merayakan kemenangan dari nafsu hewani. Tenang memasuki tahun baru dengan kebersihan hati.

Dalam puasa dan berpantang itu ada muatan instrospeksi dan evaluasi, apa yang salah selama ini dalam meniti kehidupan. Barangkali banyak salah ucap, pula salah tindakan. Itu semua harus dikoreksi dan dikubur dalam-dalam. Maka umat Islam diwajibkan untuk silaturahmi sambil maaf memaafkan yang biasa disebut halal bihalal. Dan umat Hindu melakukan apa yang disebut simakrama, saling mengunjungi dan berbalas doa kebaikan.

Jika kita memperhatikan kehidupan sosial di masyarakat, apa yang paling layak dikubur dalam-dalam dan harus kita perbaiki setelah perayaan kemenangan ini? Salah satunya adalah prihal komunikasi publik. Cara kita bertegur sapa dan cara kita mengingatkan orang lain seperti memberi nasehat dan membantah pendapat orang. Jadi, di sekitar ucapan lisan kita pada umumnya. Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka menyampaikan kepada para pembantunya untuk memperbaiki cara berkomunikasi itu dalam forum resmi sidang kabinet paripurna,

Ajakan presiden ini sekaligus seperti menyadari bahwa Prabowo telah berbuat salah dalam berkomunikasi. Prabowo pernah mengucapkan kata ndasmu ketika menanggapi kritik yang disampaikan ke pemerintah. Umpatan ini memang kerap terdengar di masyarakat namun seorang presiden tentu kurang elok menyebutkannya.

Lalu presiden sempat menyebut kata anjing dengan ungkapan “anjing menggonggong”. Keceplosan ini bisa disebabkan kalimat yang dikutip presiden tidak lengkap atau bisa juga memang kekesalan yang berat. Hanya Prabowo yang bisa menjelaskan hal ini.

Mengapa ucapan Prabowo itu terkesan sangat kasar? Karena Prabowo tidak menyebutkannya dalam konteks pepatah saat menanggapi kritik. Andai ucapan Prabowo begini: “Ibarat pepatah biar pun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, kita akan maju terus” maka persoalannya jadi lain. Pepatah tak bisa dipotong-potong karena akan kehilangan konteksnya. Yang terucap dari presiden adalah “biarkan anjing menggonggong kita akan maju terus”. Maka hilanglah konteks pribahasa soal anjing dan kafilah itu. Ini membuat orang yakin bahwa anjing yang dimaksudkan itu adalah para pengkritiknya. Sayang Prabowo tak bereaksi apa sesungguhnya yang dimaksudkan ketika ia bicara “anjing menggonggong”.

Semoga perintah agar semua menterinya memperbaiki cara berkomunikasi adalah pertanda pula bahwa Presiden akan memberi teladan bagaimana berkomunikasi secara baik. Sasaran utama yang harus mengikuti perintah Prabowo ini tentulah pejabat di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kantor ini juru bicaranya presiden yang seharusnya paham betul bagaimana berkomunikasi yang bisa memperjelas persoalan. Adalah sangat tidak etis jika seorang Hasan Nasbi, yang adalah kepala kantor itu, memberi pernyataan yang mengecilkan arti teror paket kepala babi yang diterima jurnalis Tempo. Menanggapi teror paket itu Hasan Nasbi dikutip mengatakan; “Ya dimasak saja.” Ini jelas komunikasi yang buruk menganggap sepele aksi teror..

Pemilihan ungkapan memang bisa memperburuk komunikasi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak memakai diksi “otak kampungan” untuk pengkritik revisi undang-undang TNI. Orang kampung tak ada masalah disebut kampungan. Biasa saja. Namun diksi ini berkonotasi negatif dalam pembicaraan formal. Apalagi Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut kata kampungan berarti terbelakang, tidak terdidik, dan kurang ajar. Tak adakah kata lain yang harus dipilih oleh seorang jenderal? Biar para kopral dan sersan tidak meniru panglimanya.

Komunikasi yang baik adalah menjelaskan sebuah masalah sehingga terang benderang. Bukan justru melahirkan pertanyaan liar. Rosan Roesiani mengumumkan pengurus Danantara serasa menyebutkan semua pengurus tak boleh merangkap jabatan. Tapi dia tak menjelaskan kenapa dirinya yang adalah CEO Danantara masih merangkap sebagai Menteri Investasi. Begitu pula Erick Thohir tetap Menteri BUMN dan ikut di Danantara.

Pertanyaan liar itu bertambah dengan munculnya Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dewan pengarah Danantara. Berita tak resmi menyebutkan jabatan dewan pengarah itu adalah jatah para mantan presiden. Tapi, kenapa nama Megawati tak ada? Apakah dia menolak atau memang tidak ditawari? Pasar saham merespon negatif tapi pemerintah cuek saja dan tak ada komunikasi soal ini.

Banyak lagi yang bisa dijadikan contoh betapa buruknya komunikasi publik saat ini. Dari hal yang kecil, bagaimana seorang menteri menyebutkan makan bergizi gratis lebih baik daripada menciptakan lapangan kerja, sampai hal besar yang bikin aksi demo marak di mana-mana, yakni soal undang-undang TNI. Semuanya berangkat dari komunikasi yang macet. Belum lagi kita disuguhkan kata-kata jorok yang mengalir setiap saat. Ini yang seharusnya bisa dikubur sehingga di hari kemenangan kita bisa melangkah dengan hati yang lebih bersih. Selamat hari raya Nyepi dan selamat hari raya Idul Fitri untuk siapa pun yang merayakannya. Maaf lahir dan batin. ***